Wakil Menteri Keuangan Julapun Amornvivat meminta semua lembaga negara terkait untuk membahas dorongan pemerintah agar mengizinkan kasino beroperasi di dalam kompleks hiburan.
Ia berharap pembahasan dapat selesai pada pertengahan bulan ini.
Ia mengatakan pembahasan akan difokuskan pada mekanisme pemungutan pajak, karena ada pembatasan dalam Undang-Undang Disiplin Keuangan dan Fiskal Negara yang harus dipatuhi pemerintah.
Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pemungutan pajak merupakan tanggung jawab departemen Bea Cukai, Pendapatan, dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan. Dengan demikian, tugas tersebut tidak dapat didelegasikan https://thepopcultureshow.com/ ke komite terpisah, seperti yang diusulkan DPR sebelumnya.
Ketika ditanya tentang saran DPR untuk mendirikan dana baru guna membantu individu yang memiliki masalah perjudian, Tn. Julapun mengatakan kementerian harus mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang masalah tersebut, karena aturan saat ini melarang kementerian atau lembaga untuk mendirikan dana yang tidak diperlukan lagi.
Tn. Julapun mengatakan bahwa proyek kompleks hiburan akan terbuka bagi semua investor swasta yang ingin berpartisipasi.
Dengan demikian, ketika RUU kompleks hiburan mendapat persetujuan DPR, pemerintah harus terlebih dahulu mengembangkan aturan yang jelas untuk mengatur bisnis tersebut, katanya, seraya menambahkan bahwa proses ini bisa memakan waktu lama untuk diselesaikan.
Ia mengatakan perusahaan hiburan besar seperti Walt Disney dan Universal Studios dipersilakan untuk mendirikan kantor di negara ini setelah RUU disetujui, asalkan mereka mengikuti proses yang disyaratkan secara transparan.
“Kita perlu menilai proyek tersebut secara menyeluruh untuk mencegah dampak negatif pada ekonomi dan masyarakat,” katanya.